KANDUNGAN NUTRISI BAHAN PAKAN UNGGAS

KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER

(Makalah Pengantar Ilmu Ekonomi)

                                                                                                 

Disusun oleh:

Nama: Nia Yuliyanti

NPM: 1114141054

JURUSAN PETERNAKAN

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERITAS LAMPUNG

2012

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena dengan Ridho-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini. Dalam kesempatan kali ini penulis akan membahas tentang “ Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter “,  yang digunakan sebagai sarana pembelajaran dan  untuk memenuhi tugas Pengantar Ilmu Ekonomi.

Atas tersusunnya makalah ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah telah turut membantu dalam proses pembuatan makalah ini.

Penulis  menyadari bahwa makalah ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi terciptanya kesempurnaan makalah ini.

Penulis berharap makalah ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis maupun semua yang membacanya.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR                                                                                           ii

DAFTAR ISI                                                                                                        iii

BAB I PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang                                                                                              1

B.     Rumusan Masalah                                                                                         2

C.     Tujuan                                                                                                           2

BAB II PEMBAHASAN

A.    Kebijakan Fiskal                                                                                             3

A.1 Pengertian kebijakan fiskal                                                               3

A.2 Bentuk-bentuk kebijakan fiskal                                                         4

A.3 Tujuan kebijakan fiskal                                                                      5

A.4 Instrumen kebijakan fiskal                                                                6

B. Kebijakan Moneter                                                                                          8

B.1  Pengertian kebijakan moneter                                                           8

B.2  Penggolongan kebijakan moneter                                                     9

B.3  Instrumen kebijakan moneter                                                          10

B.4 Jenis kebijakan moneter                                                                   12

B.5 Kebiakan moneer yang dilakukan pemerintah                                 14

B.6 Tujuan kebijakan moneter                                                                16

B.7 Pengaruh kebijakan moneter                                                            17

C. Hubungan Antara Kebijakan Fiskal Dan Moneter                                        18

BAB III KESIMPULAN                                                                                  19

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Krisis global dapat membuat keadaan perekonomian di berbagai Negara sangat menghawatirkan dan membuat tingkat perekonomian menerun tajam, yang mengakibatkan suasana ketidakpastiannya sangat tinggi terhadap masa depan suatu Negara yang mengalaminya.

Akibatnya, gambaran ekonomi dunia terlihat makin suram dari hari ke hari walaupun semua bank sentral sudah menurunkan suku bunga sampai tingkat yang terendah. Untuk menangani agar tidak terjadinya krisis global tersebut berbagai elemen-elemen dari suatu Negara mencoba mencari, dan berusaha menemukan jalan keluar dari masalah krisis global tersebut.

Selama ini kita mengenal tiga sistem perekonomian yang berlaku di dunia yaitu sistem kapitalis, sistem sosialis dan sistem campuran. Salah satu dari tiga sistem tersebut diterapkan di Indonesia yaitu sistem campuran, dimana sistem campuran adalah sebuah sistem  perekonomian  dengan adanya peran pemerintah yang ikut serta menentukan cara-cara mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat. Tetapi campur tangan ini tidak sampai menghapuskan sama sekali kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan pihak swasta yang diatur menurut prinsip-prinsip cara penentuan kegiatan ekonomi yang terdapat dalam perekonomian pasar.

Untuk mengatasi dan mencegah terjadinya krisis global Negara Indonesia melakukan kebijakan-kebijakan yang bertujuan agar kondisi perekonomian Indonesia pulih kembali.

Kebijakan yang akan penulis bahas pada tulisan ini adalah kebijakan fiskal  dan kebijakan moneter.  Kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah merupakan kebijakan di dalam bidang perpajakan (penerimaan) dan pengeluarannya, sedangkan kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang dijalankan oleh Bank Sentral untuk mengawasi jumlah uang yang berada di tangan masyarakat.

Kedua kebijakan ini merupakan wahana utama bagi peran aktif pemerintah dibidang ekonomi. Pada dasarnya sebagian besar upaya stabilisasi makro ekonomi berfokus pada pengendalian atau pemotongan anggaran belanja pemerintah dalam rangka mencapai keseimbangan neraca anggaran.

Oleh karena itu,  penulis akan mencoba menjelaskan mengenai kebijakan fiskal dan moneter, dikarenakan kedua kebijakan tersebut sangat erat hubungannya dengan tujuan Negara Indonesia dalam membangung perekonomian dan menciptakan kesejahteraan Indonesia.

B.     Rumusan Masalah

      Apakah kebijkan fiskal dan moneter itu?

      Apa sajakah yang termasuk dalam kebijakan fiskal dan kebijakan moneter  ?

      Tujuan  kebijakan fiskal dan kebijakan moneter ?

      Hubungan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter

C.    Tujuan

      Untuk mengetahui mengenai kebijakan fiskal dan moneter

      Untuk mengetahui apa sajakah yang termasuk kebijakan fiskal danmoneter.

      Untuk mengetahui tujuan di keluarkn kebijakan fiskal danmoneter

      Untuk mengetahui hubungan antara kebijaka fiskal dan kebijakan moneter.

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Kebijakan Fiskal (Fiscal Policy)

A.1 Pengertian Kebijakan Fiskal

Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih mekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.

Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter , yang bertujuan men-stabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak.

Perubahan tingkat dan komposisi pajak serta pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi variabel-variabel berikut:

a)      Permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi

b)      Pola persebaran sumber daya

c)      Distribusi pendapat

A.2 Bentuk-bentuk Kebijakan Fiskal

Kebijakan Fiskal

a)      Ekspansif : implementasi kebijakan ini dengan menaikkan pengeluaran pemerintah dan menurunkan penerimaan pajak.

b)      Kontraktif : implementasi kebijakan ini dengan menurunkan pengeluaran pemerintah dan menaikkan penerimaan pajak.

Macam-macam Kebijakan Fiskal

a)      Functional finance : Pembiayaan pemerintah yang bersifat fungsional

b)      The managed budget approach : Pendekatan pengelolaan Anggaran

c)      The stabilizing budget : Stabilisasi anggaran yang otomatis, apabila model ini gagal, maka pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya seperti dengan menaikkan gaji PNS atau subsidi

d)     Balance budget approach : Pendekatan Anggaran Belanja berimbang, namun bila terlambat penyesuaian (Perubahan Anggaran Keuangan), maka kepercayaan masyarakat akan hilang.

Dalam konteks  perencanaan pembangunan ekonomi, rancangan kebijakan fiskal tidak hanya diarahkan untuk pengembangan aspek ekonomi seperti pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran dan stabilisasi ekonomi, tetapi juga pening katan aspek sosial seperti pemerataan pendapatan, pendidikan, dan kesehatan.

Macam-macam Anggaran / Politik Anggaran :

a)      Anggaran Defisit (Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal Ekspansif

Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keaadaan ekonomi sedang resesif.

b)      Anggaran Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal Kontraktif

Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakanketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating)untuk menurunkan tekanan permintaan.

c)      Anggaran Berimbang (Balanced Budget)

Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastiananggaran serta meningkatkan disiplin.

A.3 Tujuan Kebijakan Fiskal

Tujuan kebijakan fiscal adalah untuk mempengaruhi  jalannya perekonomian. Tujuan utama kebijakan fiskal ialah untuk mencegah pengangguran dan menstabilkan harga. Implementasinya untuk menggerakkan Pos penerimaan dan pengeluaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

  Hal ini dilakukan dengan cara mengatur:

a)       Pengeluaran komsumsi pemerintah (G),

b)       Jumlah transfer pemerntah (Tr), dan

c)       Jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah

Sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatn nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja (N). Dengan semakin kompleksnya struktur ekonomi perdagangan dan keuangan, maka semakin rumit pula cara penanggulangan inflasi. Kombinasi beragam harus digunakan secara tepat, seperti kebijakan fiskal, kebijakan moneter, perdagangan dan penentuan harga. Permasalahan yang mungkin muncul dalam kebijakan fiskal:

a)      Bagaimana meningkatkan kemampuan perpajakan (Taxable Capacity)

b)      Bagaimana membuat seimbang komposisi pajak

c)      Bagaimana merancang pajak-pajak khusus.

Dalam kebijakan fiskal, inflasi dikendalikan dengan surplus anggaran, sedangkan dalam kerangka kebijakan moneter, inflasi dikendalikan dengan tingkat bunga dan cadangan wajib. Piranti kebijakan yang perlu dipersiapkan adalah:

a)       Pajak untuk sektor swasta

b)       Pinjaman pada masyarkat

c)       Pengeluaran Pemerintah untuk pengendalian pengangguran

Apabila piranti kebijakan tersebut ternyata gagal, maka cara yang tepat dengan mencetak uang. Uang yang dicetak oleh pemerintah harus dijamin dengan cadangan devisa yang cukup, agar uang yang beredar di masyarakat aman.

A.4 Instrumen Kebijakan Fiskal

Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output.  Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum. Perubahan dalam tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat berdampak pada variabel-variabel berikut dalam perekonomian:

a)      Aggregate demand and the level of economic activity  ( Permintaan agregat dan tingkat kegiatan ekonomi )

b)      The pattern of resource allocation (Pola alokasi sumber daya)

c)      The distribution of income (Distribusi pendapatan)

Pengaruh pajak dan pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk menghilangkan inflationary gap dan deflationary gap dengan menggeser fungsi pengeluaran agregrat dan fungsi penawaran agregrat. Lebih lengkapnya dapat dilihat padagambar berikut:

Kebijakan fiskal mengacu pada efek keseluruhan hasil anggaran pada kegiatan ekonomi. Sikap yang tiga kemungkinan kebijakan fiskal yang netral, ekspansif, dan kontraktif:

a)      Sebuah sikap netral menyiratkan kebijakan fiskal anggaran berimbang di mana G = T  (Pemerintah pengeluaran = Pajak pendapatan). Pengeluaran pemerintah sepenuhnya didanai oleh penerimaan pajak dan hasil keseluruhan anggaran memiliki efek netral pada tingkat kegiatan ekonomi.

b)      Sikap ekspansif kebijakan fiskal bersih melibatkan peningkatan pengeluaran pemerintah (G> t) melalui pengeluaran pemerintah meningkat, penurunan pendapatan pajak, atau kombinasi dari keduanya. Hal ini akan mengakibatkan defisit anggaran yang lebih besar atau lebih kecil daripada surplus anggaran pemerintah sebelumnya, atau defisit jika sebelumnya pemerintah memiliki anggaran berimbang. . Ekspansioner kebijakan fiskal biasanya berhubungan dengan defisit anggaran.

c)      Sebuah kontraktif kebijakan fiskal (G <T) terjadi ketika bersih dikurangi pengeluaran pemerintah baik melalui pendapatan pajak yang lebih tinggi, mengurangi pengeluaran pemerintah, atau kombinasi dari keduanya. Hal ini akan mengakibatkan defisit anggaran yang lebih rendah atau surplus yang lebih besar daripada pemerintah sebelumnya, atau surplus jika sebelumnya pemerintah memiliki anggaran berimbang.

B.     Kebijakan Moneter

B.1  Pengertian kebijakan moneter

Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu; seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman, "margin requirement", kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain.

Kebijakan Moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter (Bank Sentral) untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi melalui pengawasan uang beredar atau suku bunga, atau kombinasi keduanya, usaha tersebut dilakukan agar terjadi kesetabilan harga, dan inflasi, serta terjadinya peningkatan output keseimbangan.

Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral atau Otoritas Moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan/distribusi barang.

Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan salah satu namun tidak terbatas pada instrumen sebagai berikut yaitu suku bunga, giro wajib minimum, intervensi dipasar valuta asing dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas.

Dengan kata lain, kebijakan moneter adalah proses di mana pemerintah, bank sentral, atau otoritas moneter suatu negara kontrol supplay (i) uang, (ii) ketersediaan uang, dan (iii) biaya uang atau suku bunga untuk mencapai menetapkan tujuan berorientasi pada pertumbuhan dan stabilitas ekonomi

Kebijakan Moneter bertumpu pada hubungan antara tingkat bunga dalam suatu perekonomian, yaitu harga di mana uang yang bisa dipinjam, dan pasokan total uang. Kebijakan moneter menggunakan berbagai alat untuk mengontrol salah satu atau kedua, untuk mempengaruhi hasil seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar dengan mata uang lainnya dan pengangguran. Dimana mata uang adalah di bawah monopoli penerbitan, atau dimana ada sistem diatur menerbitkan mata uang melalui bank-bank yang terkait dengan bank sentral, otoritas moneter memiliki kemampuan untuk  mengubah jumlah uang beredar dan dengan demikian mempengaruhi tingkat suku bunga untuk mencapai kebijakan gol.

B.2 Penggolongan Kebijakan Moneter

Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu : 

a)      Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy Kebijakan

Moneter Ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar.

b)       Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy

Kebijakan Moneter Kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Disebut juga dengan “kebijakan uang ketat” (tight money policy).

B.3 Instrumen-Instrumen Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain :

a)      Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)

Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.

Opersai Pasar Terbuka Jika Perekonomian Dalam Kondisi Resesi (Under Employment). Kondisi resesi/Under Employment/kerusuhan ekonomi adalah keadaan perekonomian dimana banyak pengangguran faktor produksi dan menurunnya permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa sebagai pendapatan nasional yang sebenarnya terjadi (aktual) lebih kecil dari pendapatan nasional yang seharusnya terjadi yaitu pendapatan nasional full employment (Y_FE).

§ Agar kegiatan perekonomian meningkat, maka bank sentral perlu menaikkan jumlah uang beredar melalui pembelian surat-surat berharga dari bank-bank dan masyarakat.

§ Jika jumlah uang beredar banyak, maka permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa ikut naik dan selanjutnya akan mendorong kegiatan produksi dalam perekonomian terjadi kenaikan penyerapan tenaga kerja dan kenaikan produksi/pendapatan nasional Y_aktual  akan naik mendekati atau sma dengan Y_FE resesi berkurang atau hilang.

 Operasi Pasar Terbuka Jika Perekonomian Dalam Kondisi Inflasi (Over Employment)Kondisi inflasi/naiknya harga-harga umum dapat terjadi apabila kapasitas produksi perusahhaan telah digunakan secra penuh tapi permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa terus meningkat sehingga pendapatan aktual > pendapatan nasional fulll employment. Untuk mengatasinya dilakukan dengan menurunkan/mengurangi jumlah uang beredar yang ada si masyarakat melalui penjualan surat-surat berharga oleh bank sentral kepada pihak bank-bank umum.

b)      Fasilitas Diskonto (Discount Rate)

Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah duit yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum kadang-kadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang. Ada 2 cara yang dapat dilakukan oleh bank sentral dalam membantu bank-bank umum yaitu memberi pinjaman atau sengan membeli surat-surat berharga yang dimiliki bank umum.

c)       Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)

Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.

d)     Himbauan Moral (Moral Persuasion) dan Kebijakan Kredit Selektif

Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi.

Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.

Cara melakukan 2 kebijakan moneter ini adalah dengan melakukan pengawasan secara selektif silakukan dengan menetukan jenis-jenis pinjaman mana yang harus dikurangi, dan man yang harus dikembangkan, dan pembujukkan moral yang dilakukan bank sentral dengan mengadakan pertemuan langsung dengan pimpinan bank-bank umum untuk meminta bank umum melakukan langkah tertenru agar mempengaruhi kegiatan ekonomi.

B.4 . Jenis-jenis Kebijakan Moneter

Dalam prakteknya, untuk menerapkan semua jenis kebijakan moneter alat utama yang digunakan adalah memodifikasi jumlah uang primer yang beredar. Otoritas moneter melakukan hal ini dengan membeli atau menjual aset keuangan (biasanya kewajiban pemerintah). Ini operasi pasar terbuka berubah baik jumlah uang atau likuiditas (jika bentuk cair kurang dari uang yang dibeli atau dijual). The multiplier effect perbankan cadangan fraksional memperkuat dampak dari tindakan transaksi pasar Konstan oleh otoritas moneter memodifikasi pasokan mata uang dan ini dampak variabel pasar lain seperti suku bunga jangka pendek dan nilai tukar.

Adapun jenis-jenis kebijakan moneter antara lain:

a)      Inflasi Penargetan

Berdasarkan pendekatan kebijakan target adalah bertujuan untuk menjaga inflasi, di bawah sebuah definisi tertentu seperti Indeks Harga Konsumen (IHK), dalam kisaran yang diinginkan. Target inflasi ini dicapai melalui penyesuaian berkala kepada Bank Sentral suku bunga target.

Tingkat bunga yang digunakan adalah umumnya tingkat antar bank di mana bank meminjamkan kepada satu sama lain untuk keperluan arus kas. Tergantung pada negara ini tingkat bunga tertentu yang bisa disebut uang bunga. Target suku bunga dipertahankan untuk jangka waktu tertentu menggunakan operasi pasar terbuka.

Perubahan target suku bunga dibuat sebagai tanggapan terhadap berbagai indikator pasar dalam upaya untuk memperkirakan tren ekonomi dan dengan demikian pasar tetap pada jalur untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan. Sebagai contoh, satu metode sederhana inflation targeting disebut aturan Taylor menyesuaikan tingkat suku bunga sebagai respon terhadap perubahan dalam tingkat inflasi dan kesenjangan output . Aturan diusulkan oleh John B. Taylor dari Universitas Stanford. Penargetan inflasi pendekatan untuk pendekatan kebijakan moneter ini dipelopori di Selandia Baru.

b)      Harga Penargetan Tingkat

Harga penargetan tingkat mirip dengan inflation targeting kecuali bahwa pertumbuhan CPI dalam satu tahun atas atau di bawah target tingkat harga jangka panjang adalah offset pada tahun-tahun berikutnya sehingga tingkat harga yang ditargetkan tercapai dari waktu ke waktu, misalnya lima tahun, memberikan kepastian lebih lanjut tentang masa depan kenaikan harga kepada konsumen. Dalam inflation targeting apa yang terjadi pada tahun-tahun terakhir segera tidak diperhitungkan atau disesuaikan dalam tahun berjalan dan masa depan.

c)      Agregat Moneter

Pada 1980-an, beberapa negara menggunakan pendekatan yang didasarkan pada pertumbuhan konstan dalam jumlah uang beredar. Pendekatan ini disaring untuk memasukkan kelas yang berbeda dari uang dan kredit (M0, M1 dll). Di Amerika Serikat ini pendekatan kebijakan moneter dihentikan dengan pemilihan Alan Greenspan sebagai Ketua Fed.  Pendekatan ini juga kadang-kadang disebut monetarisme . Sementara kebijakan yang paling moneter berfokus pada sinyal harga satu bentuk atau lain, pendekatan ini difokuskan pada jumlah moneter.

d)     Nilai Tukar Tetap

Kebijakan ini didasarkan pada mempertahankan nilai tukar tetap dengan mata uang asing. Ada berbagai tingkat nilai tukar tetap, yang dapat peringkat dalam kaitannya dengan cara kaku kurs tetap adalah dengan bangsa jangkar.

Di bawah sistem nilai fiat tetap, pemerintah daerah atau otoritas moneter menyatakan nilai tukar tetap tetapi tidak aktif membeli atau menjual mata uang untuk mempertahankan tingkat.

Sebaliknya, tingkat dipaksakan oleh-konvertibilitas tindakan-tindakan non (misalnya kontrol modal, impor/lisensi ekspor, dll). Dalam hal ini ada tingkat pasar gelap tukar dimana perdagangan mata uang pada pasar/nilai tidak resmi.

B.5 Kebijakan Moneter yang Dilakukan Pemerintah

a)      Devaluasi adalah kebijakan bank sentral untuk menurunkan nilai rupiah terhadap mata uang asing.

b)      Revaluasi adalah kebijakan bank sentral untuk menaikkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing.

3.      Sanering adalah kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral dengan cara pengguntingan (pemotongan) uang. Hal ini dilakukan untuk menyehatkan kembali nilai uang yang sudah jatuh. Pemerintah Indonesia pernah melakukan kebijakan sanering pada tahun 1950an.

Dengan memperhatikan gambar berikut ini, dapat kita memahami bagaimana suatu kebijakan moneter bekerja:

Dalam gambar diatas, digambarkan fungsi investasi (I), fungsi saving (S), fungsi L₁ dan fungsi L₂ seperti terlihat dalam kuadran masing-masing, dengan jumlah uang yang beredar sebanyak OM, menghasilkan pendapatan nasional ekulibrium sebesar OY_0.

Apabila perekonomian mempunyai tingkat full-employment, yang bisa disebut juga dengan produk nasional potensial sebesar OY_f,  maka ini berarti bahwa dalam perekonomian terdapat pengangguran.

Apabila pemerintah mengginginkan untuk mengurangi sama sekali pengangguran dalam perekonomian, maka pemerintah harus melaksanakan kebijakan moneter atau fiskal dengan variabel target berupa tingkat pendapatan nasional sebesar OY_f, oleh karena tingkat pendapatan  ekulibrium yang sekarang terjadi adalah sebesar OY₀, maka tingkat pendapatan nasional perlu dinaikkan sebesar Y_oY_f. Ini berarti pemerintah perlu mengadakan kebijaksanaan ekspansi.

Dalam memecahkan masalah ini, pemerintah melakukan kebijakan moneter, artinya pemerintah memilih sebagai instrumen variabel jumlah uang yang beredar,M. Masalahnya sekarang ialah: M nilainya perlu dinaikkan ataukah perlu dikurangi.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut,  kita harus memperhatikan kuadran IS-LM. Dari gambar tersebut, diketahui untuk menghasilkan tingkat pendapatan nasional ekuilibrium pada tingkat pendapatan OY_f, titik equilibrium  IS-LM             dipindahkan dari titik E ke F. Untuk maksud tersebut, kurva LM perlu mengalami pergeseran dari semula LM ke LM_1.

B.6 Tujuan Kebijakan Moneter

Di bawah ini adalah tujuan dari dilakukannya Kebijakan Moneter:

a)          Stabilitas Ekonomi

Stabilitas ekonomi adalah suatu keadaan di mana pertumbuhan ekonomi berlangsung secara terkendali dan berkelanjutan. Artinya, pertumbuhan arus barang/jasa dan arus uang berjalan seimbang.

b)        Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja akan meningkat bila produksi meningkat. Peningkatan produksi biasanya diikuti dengan perbaikan nasib para karyawan ditinjau dari segi upah maupun keselamatan kerja. Perbaikan upah dan keselamatan kerja akan meningkatkan taraf hidup karyawan dan pada akhirnya kemakmuran dapat tercapai.

c)      Kestabilan Harga

Kestabilan harga ditandai dengan stabilitas harga barang dari waktu ke waktu. Harga yang stabil menyebabkan masyarakat percaya bahwa membeli barang pada tingkat harga sekarang sama dengan tingkat harga yang akan datang, atau daya beli uang dari waktu ke waktu adalah sama.

d)     Neraca Pembayaran Internasional

Neraca pembayaran dapat dikatakan dalam keadaan seimbang apabila jumlah nilai barang yang diekspor sama dengan nilai barang yang diimpor. Untuk mendapatkan neraca pembayaran yang seimbang, pemerintah sering menjalankan kebijakan moneter. Contohnya adalah dengan cara melakukan devaluasi.

B.7  Pengaruh Kebijakan Moneter

Melalui instrumen (Opersasi pasar terbuka, tingkat diskonto, cadangan minuman,himbauan, dll) serta indikator moneter (tingkat bunga, jumlah uang beredar), kebijakan di bidang moneter akan mempengaruhi perekonomian, yang terlihat dari perubahan pendapatan nasional/GDP, tingkat inflasi,  jumlah penganngguran dan neraca pembayaran).

Meskipun demikian kebijakan pemerintah lainnya juga turut mempengaruhi beberapa indikator perekonomian tersebut. Jumlah uang beredar merupakan salah satu indikator kebijakan moneter yang sangat penting dan memiliki peranan yang besar karena dampak langsungnya pada perekonomian Indonesia. Dampak tersebut terjadi melalui beberapa jalur, seperti Jalur Biaya Modal, Jalur Kekayaan, Jalur Harga Relatif dan Jalur Langsung.

C.     Hubungan Antara Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal

Sebagaiman kita ketahui bahwa kebijakan moneter akan mempengaruhi pasar uang dan pasar surat berharga, dan pasar uang dan surat berhargta itu akan menentukan tinggi rendahnya tingkat bunga, dan tingkat bunga akan memperngaruhi tingkat agregat. Kebijakan fiskal akan mempunyai pengaruh terhadap permintaan dan penawaran agregat, yang pada giliranya permintaan dan penawaran agregat itu akan menentukan keadaan di pasar barang dan jasa.

Kondisi di pasar barang dan jasa ini akan menentukan tingkat harga dan kesempatan kerja akan menentukan tingkat pendapatan dan tingkat upah yang di harapkan. Keduanya akan memiliki umpan balik yaitu pendapatan akan memberikan umpan balik terhadap permintaan agregat dan upah harapan mempunyai umpan balik terhadap penawaran agregat dan pasar uang serta pasar surat berharga.

BAB III

KESIMPULAN

Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Macam Kebijakan Fiskal adalah Ekspansif yaitu implementasi kebijakan ini dengan menaikkan pengeluaran pemerintah dan menurunkan penerimaan pajak. Dan Kontraktif yaitu implementasi kebijakan ini dengan menurunkan pengeluaran pemerintah dan menaikkan penerimaan pajak

Tujuan utama kebijakan fiskal ialah untuk mencegah pengangguran dan menstabilkan harga. Implementasinya untuk menggerakkan Pos penerimaan dan pengeluaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilakukan dengan cara mengatur Pengeluaran komsumsi pemerintah (G), Jumlah transfer pemerntah (Tr), dan Jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah, Sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatn nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja (N).

Kebijakan fiskal mengacu pada efek keseluruhan hasil anggaran pada kegiatan ekonomi. Sikap yang tiga kemungkinan kebijakan fiskal yang netral, ekspansif, dan kontraktif. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Pengaruh pajak dan pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk menghilangkan inflationary gap dan deflationary gap dengan menggeser fungsi pengeluaran agregrat dan fungsi penawaran agregrat.

Sedangkan, Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan dengan berbagai cara seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman, "margin requirement", kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain. Kebijakan Moneter juga merupakan kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter (Bank Sentral) untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi melalui pengawasan uang beredar atau suku bunga, atau kombinasi keduanya, usaha tersebut dilakukan agar terjadi kesetabilan harga, dan inflasi, serta terjadinya peningkatan output keseimbangan.

Di dalam melakukan kebijakan moneter Negara melakukan penggolongan menjadi dua macam yakni kebijakan moneter ekspansif/monetary expansive policy dan kebijakan moneter kontraktif/monetary contractive policy.

Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain operasi pasar terbuka,  fasilitas diskonto (discount rate), rasio cadangan wajib (reserve requirement ratio), himbauan moral (moral persuasion) dan kebijakan kredit selektif. Dalam praktek kebijakan moneter terdapat macam-macam kebijakan ataupun usaha-usaha yang dilakukan yang terdiri dari inflasi penargetan, harga penargetan tingkat, agregat moneter, nilai tukar tetap, serta dengan melakukan kegiatan devaluasi evaluasi, dan sanering.

Adapun tujuan yang diharapkan dalam kebijakan moneter adalah stabilitas ekonomi, kesempatan kerja, kestabilan harga, neraca pembayaran internasional. Instrumen-Instrumen kebikan moneter seperti opersasi pasar terbuka, tingkat diskonto, cadangan minuman, himbauan, dan lain sebagainya, serta indikator moneter (tingkat bunga, jumlah uang beredar), akan mempengaruhi perekonomian suatu Negara.

Kebijakan moneter akan mempengaruhi pasar uang dan pasar surat berharga, dan pasar uang dan surat berhargta itu akan menentukan tinggi rendahnya tingkat bunga, dan tingkat bunga akan memperngaruhi tingkat agregat. Kebijakan fiskal akan mempunyai pengaruh terhadap permintaan dan penawaran agregat, yang pada giliranya permintaan dan penawaran agregat itu akan menentukan keadaan di pasar barang dan jasa.

DAFTAR PUSTAKA

Alim , Sahid, Ir. (2008).  Pengantar Ilmu Ekonomi Makro Kebijakan Moneter

dan Fiskal. Sinar Press: Bandung

Eleraning Gunadarma 2010.http://elearning.gunadarma. ac.id/docmodul/

kebijakan_fiskal_moneter/bab5-kebijaksanaan_moneter.pdf

Diakses minggu, 10 Juni 2012, pukul 9.50 WIB

Shvoong. Pengertian dan Macam Kebijakan Moneter.http://id.shvoong.com/

pengertian-dan-macam-kebijakan-moneter/#ixzz1saKwKC2.

Diakses minggu, 10 Juni 2012, pukul 9.10 WIB

Wikipedia. Kebijakan Moneter. http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_moneter.

Diakses minggu, 10 Juni 2012, pukul 9.15 WIB