Pengantar Ilmu Ekonomi
KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER
(Makalah Pengantar Ilmu Ekonomi)
Disusun oleh:
Nama: Nia Yuliyanti
NPM: 1114141054
JURUSAN PETERNAKAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERITAS LAMPUNG
2012
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur
penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena dengan Ridho-Nyalah penulis dapat
menyelesaikan penyusunan makalah ini. Dalam kesempatan kali ini penulis akan
membahas tentang “ Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter “, yang digunakan sebagai sarana pembelajaran
dan untuk memenuhi tugas Pengantar Ilmu
Ekonomi.
Atas tersusunnya
makalah ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah
telah turut membantu dalam proses pembuatan makalah ini.
Penulis menyadari bahwa makalah ini masih memiliki
banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang
membangun dari pembaca demi terciptanya kesempurnaan makalah ini.
Penulis berharap
makalah ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis maupun semua yang
membacanya.
Penulis
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR
ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang 1
B.
Rumusan Masalah 2
C.
Tujuan 2
BAB II PEMBAHASAN
A.
Kebijakan Fiskal 3
A.1 Pengertian kebijakan
fiskal
3
A.2 Bentuk-bentuk
kebijakan fiskal 4
A.3 Tujuan kebijakan
fiskal 5
A.4 Instrumen kebijakan
fiskal 6
B.
Kebijakan Moneter 8
B.1 Pengertian kebijakan moneter 8
B.2 Penggolongan kebijakan moneter 9
B.3 Instrumen kebijakan moneter 10
B.4
Jenis kebijakan moneter 12
B.5
Kebiakan moneer yang dilakukan pemerintah 14
B.6
Tujuan kebijakan moneter 16
B.7
Pengaruh kebijakan moneter 17
C.
Hubungan Antara Kebijakan Fiskal Dan Moneter 18
BAB
III KESIMPULAN 19
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Krisis global dapat membuat keadaan perekonomian di berbagai Negara sangat menghawatirkan dan
membuat tingkat perekonomian menerun tajam, yang mengakibatkan suasana ketidakpastiannya sangat tinggi terhadap masa depan suatu Negara yang
mengalaminya.
Akibatnya, gambaran ekonomi dunia terlihat makin suram dari hari ke hari
walaupun semua bank sentral sudah menurunkan suku bunga sampai tingkat yang
terendah. Untuk
menangani agar tidak terjadinya krisis global tersebut berbagai elemen-elemen
dari suatu Negara mencoba mencari, dan berusaha menemukan jalan keluar dari
masalah krisis global tersebut.
Selama ini kita mengenal tiga sistem
perekonomian yang berlaku di dunia yaitu sistem kapitalis, sistem sosialis dan
sistem campuran. Salah satu dari tiga sistem tersebut diterapkan di Indonesia
yaitu sistem campuran, dimana sistem campuran adalah sebuah sistem perekonomian dengan adanya peran pemerintah yang ikut serta
menentukan cara-cara mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat. Tetapi
campur tangan ini tidak sampai menghapuskan sama sekali kegiatan-kegiatan
ekonomi yang dilakukan pihak swasta yang diatur menurut prinsip-prinsip cara
penentuan kegiatan ekonomi yang terdapat dalam perekonomian pasar.
Untuk mengatasi dan mencegah terjadinya krisis global Negara Indonesia melakukan kebijakan-kebijakan
yang bertujuan agar kondisi perekonomian Indonesia pulih kembali.
Kebijakan yang akan penulis bahas pada tulisan
ini adalah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah
merupakan kebijakan di dalam bidang perpajakan (penerimaan) dan pengeluarannya,
sedangkan kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang dijalankan oleh Bank
Sentral untuk mengawasi jumlah uang yang berada di tangan masyarakat.
Kedua kebijakan ini merupakan wahana utama bagi peran aktif pemerintah
dibidang ekonomi. Pada dasarnya sebagian besar upaya stabilisasi makro ekonomi
berfokus pada pengendalian atau pemotongan anggaran belanja pemerintah dalam
rangka mencapai keseimbangan neraca anggaran.
Oleh karena itu, penulis akan
mencoba menjelaskan mengenai kebijakan fiskal dan moneter, dikarenakan kedua kebijakan
tersebut sangat erat hubungannya dengan tujuan Negara Indonesia dalam membangung
perekonomian dan menciptakan kesejahteraan Indonesia.
B.
Rumusan Masalah
Apakah kebijkan fiskal dan moneter itu?
Apa sajakah yang termasuk dalam kebijakan fiskal dan kebijakan moneter ?
Tujuan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter ?
Hubungan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter
C.
Tujuan
Untuk mengetahui mengenai kebijakan fiskal dan moneter
Untuk mengetahui apa sajakah yang termasuk kebijakan fiskal danmoneter.
Untuk mengetahui tujuan di keluarkn kebijakan fiskal danmoneter
Untuk mengetahui hubungan antara kebijaka fiskal dan kebijakan moneter.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Kebijakan
Fiskal (Fiscal Policy)
A.1
Pengertian Kebijakan Fiskal
Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi
dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan
jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk
mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih mekankan pada
pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Dari sisi pajak jelas jika
mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak
diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan
dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan
daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.
Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat
pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan
pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan
moneter , yang bertujuan men-stabilkan perekonomian dengan cara mengontrol
tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal
adalah pengeluaran dan pajak.
Perubahan tingkat dan komposisi pajak serta
pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi variabel-variabel berikut:
a)
Permintaan
agregat dan tingkat aktivitas ekonomi
b)
Pola
persebaran sumber daya
c)
Distribusi
pendapat
A.2 Bentuk-bentuk
Kebijakan Fiskal
Kebijakan Fiskal
a)
Ekspansif
: implementasi kebijakan ini dengan menaikkan pengeluaran pemerintah dan
menurunkan penerimaan pajak.
b)
Kontraktif
: implementasi kebijakan ini dengan menurunkan pengeluaran pemerintah dan
menaikkan penerimaan pajak.
Macam-macam Kebijakan Fiskal
a)
Functional
finance : Pembiayaan pemerintah yang bersifat fungsional
b)
The
managed budget approach : Pendekatan pengelolaan Anggaran
c)
The
stabilizing budget : Stabilisasi anggaran yang otomatis, apabila model ini
gagal, maka pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya seperti dengan
menaikkan gaji PNS atau subsidi
d)
Balance
budget approach : Pendekatan Anggaran Belanja berimbang, namun bila terlambat
penyesuaian (Perubahan Anggaran Keuangan), maka kepercayaan masyarakat akan
hilang.
Dalam konteks
perencanaan pembangunan ekonomi, rancangan kebijakan fiskal tidak hanya
diarahkan untuk pengembangan aspek ekonomi seperti pendapatan per kapita,
pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran dan stabilisasi ekonomi, tetapi
juga pening katan aspek sosial seperti pemerataan pendapatan, pendidikan, dan
kesehatan.
Macam-macam Anggaran / Politik Anggaran :
a)
Anggaran
Defisit (Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal
Ekspansif
Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk
membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus
pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keaadaan ekonomi sedang
resesif.
b)
Anggaran
Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal Kontraktif
Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk
membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik
anggaran surplus dilaksanakanketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi
yang mulai memanas (overheating)untuk menurunkan tekanan permintaan.
c)
Anggaran
Berimbang (Balanced Budget)
Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah
menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran
berimbang yakni terjadinya kepastiananggaran serta meningkatkan disiplin.
A.3 Tujuan
Kebijakan Fiskal
Tujuan kebijakan fiscal adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Tujuan utama kebijakan
fiskal ialah untuk mencegah pengangguran dan menstabilkan harga.
Implementasinya untuk menggerakkan Pos penerimaan dan pengeluaran dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal ini dilakukan dengan cara mengatur:
a)
Pengeluaran komsumsi pemerintah (G),
b)
Jumlah transfer pemerntah (Tr), dan
c)
Jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah
Sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatn
nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja (N). Dengan semakin kompleksnya
struktur ekonomi perdagangan dan keuangan, maka semakin rumit pula cara
penanggulangan inflasi. Kombinasi beragam harus digunakan secara tepat, seperti
kebijakan fiskal, kebijakan moneter, perdagangan dan penentuan harga. Permasalahan
yang mungkin muncul dalam kebijakan fiskal:
a)
Bagaimana
meningkatkan kemampuan perpajakan (Taxable Capacity)
b)
Bagaimana membuat
seimbang komposisi pajak
c)
Bagaimana
merancang pajak-pajak khusus.
Dalam kebijakan fiskal, inflasi dikendalikan dengan
surplus anggaran, sedangkan dalam kerangka kebijakan moneter, inflasi
dikendalikan dengan tingkat bunga dan cadangan wajib. Piranti kebijakan yang
perlu dipersiapkan adalah:
a)
Pajak untuk sektor swasta
b)
Pinjaman pada masyarkat
c)
Pengeluaran Pemerintah untuk
pengendalian pengangguran
Apabila piranti kebijakan tersebut ternyata gagal,
maka cara yang tepat dengan mencetak uang. Uang yang dicetak oleh pemerintah
harus dijamin dengan cadangan devisa yang cukup, agar uang yang beredar di
masyarakat aman.
A.4 Instrumen Kebijakan Fiskal
Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan
pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak
jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika
pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan
industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan
daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum. Perubahan
dalam tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat berdampak
pada variabel-variabel berikut dalam perekonomian:
a)
Aggregate
demand and the level of economic activity ( Permintaan
agregat dan tingkat kegiatan ekonomi )
b)
The
pattern of resource allocation (Pola alokasi sumber daya)
c)
The
distribution of income (Distribusi pendapatan)
Pengaruh pajak dan pengeluaran pemerintah dapat
digunakan untuk menghilangkan inflationary gap dan deflationary gap dengan
menggeser fungsi pengeluaran agregrat dan fungsi penawaran agregrat. Lebih
lengkapnya dapat dilihat padagambar berikut:
Kebijakan fiskal mengacu pada efek keseluruhan hasil
anggaran pada kegiatan ekonomi. Sikap yang tiga kemungkinan kebijakan fiskal
yang netral, ekspansif, dan kontraktif:
a)
Sebuah
sikap netral menyiratkan kebijakan fiskal anggaran berimbang di mana G = T (Pemerintah pengeluaran = Pajak pendapatan).
Pengeluaran pemerintah sepenuhnya didanai oleh penerimaan pajak dan hasil
keseluruhan anggaran memiliki efek netral pada tingkat kegiatan ekonomi.
b)
Sikap
ekspansif kebijakan fiskal bersih melibatkan peningkatan pengeluaran pemerintah
(G> t) melalui pengeluaran pemerintah meningkat, penurunan pendapatan pajak,
atau kombinasi dari keduanya. Hal ini akan mengakibatkan defisit anggaran yang
lebih besar atau lebih kecil daripada surplus anggaran pemerintah sebelumnya,
atau defisit jika sebelumnya pemerintah memiliki anggaran berimbang. .
Ekspansioner kebijakan fiskal biasanya berhubungan dengan defisit anggaran.
c)
Sebuah
kontraktif kebijakan fiskal (G <T) terjadi ketika bersih dikurangi
pengeluaran pemerintah baik melalui pendapatan pajak yang lebih tinggi,
mengurangi pengeluaran pemerintah, atau kombinasi dari keduanya. Hal ini akan
mengakibatkan defisit anggaran yang lebih rendah atau surplus yang lebih besar
daripada pemerintah sebelumnya, atau surplus jika sebelumnya pemerintah
memiliki anggaran berimbang.
B. Kebijakan Moneter
B.1 Pengertian kebijakan moneter
Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan
uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu; seperti menahan inflasi,
mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan
mengeset standar bunga pinjaman, "margin requirement", kapitalisasi
untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui
persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain.
Kebijakan Moneter adalah kebijakan yang dilakukan
oleh otoritas moneter (Bank Sentral) untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi
melalui pengawasan uang beredar atau suku bunga, atau kombinasi keduanya, usaha
tersebut dilakukan agar terjadi kesetabilan harga, dan inflasi, serta
terjadinya peningkatan output keseimbangan.
Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai
tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap
mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral
atau Otoritas Moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang
dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan
kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan/distribusi barang.
Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan salah
satu namun tidak terbatas pada instrumen sebagai berikut yaitu suku bunga, giro
wajib minimum, intervensi dipasar valuta asing dan sebagai tempat terakhir bagi
bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas.
Dengan kata lain, kebijakan moneter adalah proses di
mana pemerintah, bank sentral, atau otoritas moneter suatu negara kontrol
supplay (i) uang, (ii) ketersediaan uang, dan (iii) biaya uang atau suku bunga
untuk mencapai menetapkan tujuan berorientasi pada pertumbuhan dan stabilitas
ekonomi
Kebijakan Moneter bertumpu pada hubungan antara
tingkat bunga dalam suatu perekonomian, yaitu harga di mana uang yang bisa
dipinjam, dan pasokan total uang. Kebijakan moneter menggunakan berbagai alat
untuk mengontrol salah satu atau kedua, untuk mempengaruhi hasil seperti
pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar dengan mata uang lainnya dan
pengangguran. Dimana mata uang adalah di bawah monopoli penerbitan, atau dimana
ada sistem diatur menerbitkan mata uang melalui bank-bank yang terkait dengan
bank sentral, otoritas moneter memiliki kemampuan untuk mengubah jumlah uang beredar dan dengan
demikian mempengaruhi tingkat suku bunga untuk mencapai kebijakan gol.
B.2 Penggolongan Kebijakan Moneter
Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara
menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat
digolongkan menjadi dua, yaitu :
a)
Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary
Expansive Policy Kebijakan
Moneter
Ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang
beredar.
b)
Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary
Contractive Policy
Kebijakan
Moneter Kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang
yang beredar. Disebut juga dengan “kebijakan uang ketat” (tight money policy).
B.3 Instrumen-Instrumen
Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter dapat
dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara
lain :
a)
Operasi Pasar Terbuka (Open Market
Operation)
Operasi pasar terbuka adalah cara
mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga
pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar,
pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah
uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga
pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya
adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan
atas Surat Berharga Pasar Uang.
Opersai Pasar Terbuka Jika Perekonomian Dalam Kondisi
Resesi (Under Employment). Kondisi resesi/Under Employment/kerusuhan
ekonomi adalah keadaan perekonomian dimana banyak pengangguran faktor produksi
dan menurunnya permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa sebagai
pendapatan nasional yang sebenarnya terjadi (aktual) lebih kecil dari
pendapatan nasional yang seharusnya terjadi yaitu pendapatan nasional full
employment (YFE).
§ Agar
kegiatan perekonomian meningkat, maka bank sentral perlu menaikkan jumlah uang
beredar melalui pembelian surat-surat berharga dari bank-bank dan masyarakat.
§ Jika jumlah
uang beredar banyak, maka permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa ikut
naik dan selanjutnya akan mendorong kegiatan produksi dalam perekonomian
terjadi kenaikan penyerapan tenaga kerja dan kenaikan produksi/pendapatan
nasional Yaktual akan naik mendekati atau sma dengan YFE resesi
berkurang atau hilang.
Operasi Pasar Terbuka Jika
Perekonomian Dalam Kondisi Inflasi (Over Employment)Kondisi
inflasi/naiknya harga-harga umum dapat terjadi apabila kapasitas produksi
perusahhaan telah digunakan secra penuh tapi permintaan masyarakat terhadap
barang dan jasa terus meningkat sehingga pendapatan aktual > pendapatan
nasional fulll employment. Untuk mengatasinya dilakukan dengan
menurunkan/mengurangi jumlah uang beredar yang ada si masyarakat melalui
penjualan surat-surat berharga oleh bank sentral kepada pihak bank-bank umum.
b) Fasilitas
Diskonto (Discount Rate)
Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah duit yang
beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum
kadang-kadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank
sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat
bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang
yang beredar berkurang. Ada 2 cara yang dapat dilakukan oleh bank sentral dalam
membantu bank-bank umum yaitu memberi pinjaman atau sengan membeli surat-surat
berharga yang dimiliki bank umum.
c)
Rasio
Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)
Rasio cadangan wajib adalah mengatur
jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang
harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah
menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar,
pemerintah menaikkan rasio.
d)
Himbauan Moral (Moral Persuasion)
dan Kebijakan Kredit Selektif
Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur
jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi.
Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit
untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang
beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk
memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.
Cara melakukan 2 kebijakan moneter ini adalah dengan
melakukan pengawasan secara selektif silakukan dengan menetukan jenis-jenis
pinjaman mana yang harus dikurangi, dan man yang harus dikembangkan, dan
pembujukkan moral yang dilakukan bank sentral dengan mengadakan pertemuan
langsung dengan pimpinan bank-bank umum untuk meminta bank umum melakukan
langkah tertenru agar mempengaruhi kegiatan ekonomi.
B.4 . Jenis-jenis Kebijakan Moneter
Dalam prakteknya, untuk menerapkan semua jenis
kebijakan moneter alat utama yang digunakan adalah memodifikasi jumlah uang
primer yang beredar. Otoritas moneter melakukan hal ini dengan membeli atau
menjual aset keuangan (biasanya kewajiban pemerintah). Ini operasi pasar terbuka
berubah baik jumlah uang atau likuiditas (jika bentuk cair kurang dari uang
yang dibeli atau dijual). The multiplier effect perbankan cadangan
fraksional memperkuat dampak dari tindakan transaksi pasar Konstan oleh
otoritas moneter memodifikasi pasokan mata uang dan ini dampak variabel pasar
lain seperti suku bunga jangka pendek dan nilai tukar.
Adapun jenis-jenis kebijakan moneter
antara lain:
a)
Inflasi Penargetan
Berdasarkan pendekatan kebijakan target adalah bertujuan untuk menjaga inflasi, di bawah sebuah definisi tertentu seperti Indeks
Harga Konsumen (IHK), dalam
kisaran yang diinginkan. Target inflasi ini dicapai melalui penyesuaian berkala
kepada Bank Sentral suku bunga target.
Tingkat bunga yang digunakan adalah umumnya tingkat
antar bank di mana bank meminjamkan kepada satu sama lain untuk keperluan arus
kas. Tergantung pada negara ini tingkat bunga tertentu yang bisa disebut uang
bunga. Target suku
bunga dipertahankan untuk jangka waktu tertentu menggunakan operasi pasar
terbuka.
Perubahan target suku bunga dibuat sebagai tanggapan
terhadap berbagai indikator pasar dalam upaya untuk memperkirakan tren ekonomi
dan dengan demikian pasar tetap pada jalur untuk mencapai sasaran inflasi yang
ditetapkan. Sebagai contoh, satu metode sederhana inflation targeting disebut
aturan Taylor menyesuaikan tingkat suku bunga sebagai respon terhadap perubahan
dalam tingkat inflasi dan kesenjangan output . Aturan diusulkan oleh John B.
Taylor dari Universitas Stanford. Penargetan
inflasi pendekatan untuk pendekatan kebijakan moneter ini dipelopori di
Selandia Baru.
b)
Harga Penargetan Tingkat
Harga penargetan tingkat mirip dengan inflation
targeting kecuali bahwa pertumbuhan CPI dalam satu tahun atas atau di bawah
target tingkat harga jangka panjang adalah offset pada tahun-tahun berikutnya
sehingga tingkat harga yang ditargetkan tercapai dari waktu ke waktu, misalnya
lima tahun, memberikan kepastian lebih lanjut tentang masa depan kenaikan harga
kepada konsumen. Dalam inflation targeting apa yang terjadi pada tahun-tahun
terakhir segera tidak diperhitungkan atau disesuaikan dalam tahun berjalan dan
masa depan.
c)
Agregat Moneter
Pada 1980-an, beberapa negara menggunakan pendekatan
yang didasarkan pada pertumbuhan konstan dalam jumlah uang beredar. Pendekatan
ini disaring untuk memasukkan kelas yang berbeda dari uang dan kredit (M0, M1
dll). Di Amerika Serikat ini pendekatan kebijakan moneter dihentikan dengan
pemilihan Alan Greenspan sebagai Ketua Fed. Pendekatan ini juga
kadang-kadang disebut monetarisme . Sementara kebijakan yang paling moneter
berfokus pada sinyal harga satu bentuk atau lain, pendekatan ini difokuskan
pada jumlah moneter.
d)
Nilai Tukar Tetap
Kebijakan ini didasarkan pada
mempertahankan nilai tukar tetap dengan mata uang asing. Ada berbagai tingkat
nilai tukar tetap, yang dapat peringkat dalam kaitannya dengan cara kaku kurs
tetap adalah dengan bangsa jangkar.
Di bawah sistem nilai fiat tetap,
pemerintah daerah atau otoritas moneter menyatakan nilai tukar tetap tetapi
tidak aktif membeli atau menjual mata uang untuk mempertahankan tingkat.
Sebaliknya, tingkat dipaksakan
oleh-konvertibilitas tindakan-tindakan non (misalnya kontrol modal,
impor/lisensi ekspor, dll). Dalam hal ini ada tingkat pasar gelap tukar dimana
perdagangan mata uang pada pasar/nilai tidak resmi.
B.5 Kebijakan Moneter
yang Dilakukan Pemerintah
a)
Devaluasi adalah kebijakan bank
sentral untuk menurunkan nilai rupiah terhadap mata uang asing.
|
b)
Revaluasi adalah kebijakan bank
sentral untuk menaikkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang
asing.
|
3. Sanering
adalah kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral dengan cara
pengguntingan (pemotongan) uang. Hal ini dilakukan untuk menyehatkan kembali
nilai uang yang sudah jatuh. Pemerintah Indonesia pernah melakukan kebijakan
sanering pada tahun 1950an.
|
Dengan memperhatikan gambar berikut ini, dapat kita memahami bagaimana
suatu kebijakan moneter bekerja:
Dalam gambar diatas, digambarkan
fungsi investasi (I), fungsi saving (S), fungsi L1 dan fungsi L2
seperti terlihat dalam kuadran masing-masing, dengan jumlah uang yang
beredar sebanyak OM, menghasilkan pendapatan nasional ekulibrium sebesar OY0.
Apabila perekonomian mempunyai
tingkat full-employment, yang bisa disebut juga dengan produk nasional
potensial sebesar OYf, maka
ini berarti bahwa dalam perekonomian terdapat pengangguran.
Apabila pemerintah mengginginkan
untuk mengurangi sama sekali pengangguran dalam perekonomian, maka pemerintah
harus melaksanakan kebijakan moneter atau fiskal dengan variabel target berupa
tingkat pendapatan nasional sebesar OYf, oleh karena tingkat
pendapatan ekulibrium yang sekarang
terjadi adalah sebesar OY0, maka tingkat pendapatan nasional perlu
dinaikkan sebesar YoYf. Ini berarti pemerintah perlu
mengadakan kebijaksanaan ekspansi.
Dalam memecahkan masalah ini,
pemerintah melakukan kebijakan moneter, artinya pemerintah memilih sebagai
instrumen variabel jumlah uang yang beredar,M. Masalahnya sekarang ialah: M
nilainya perlu dinaikkan ataukah perlu dikurangi.
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus memperhatikan kuadran IS-LM. Dari
gambar tersebut, diketahui untuk menghasilkan tingkat pendapatan nasional
ekuilibrium pada tingkat pendapatan OYf, titik equilibrium IS-LM dipindahkan
dari titik E ke F. Untuk maksud tersebut, kurva LM perlu mengalami pergeseran
dari semula LM ke LM1.
B.6 Tujuan
Kebijakan Moneter
Di bawah ini adalah tujuan dari dilakukannya Kebijakan
Moneter:
a)
Stabilitas Ekonomi
Stabilitas ekonomi adalah suatu
keadaan di mana pertumbuhan ekonomi berlangsung secara terkendali dan
berkelanjutan. Artinya, pertumbuhan arus barang/jasa dan arus uang berjalan
seimbang.
b)
Kesempatan Kerja
Kesempatan kerja akan meningkat bila
produksi meningkat. Peningkatan produksi biasanya diikuti dengan perbaikan
nasib para karyawan ditinjau dari segi upah maupun keselamatan kerja. Perbaikan
upah dan keselamatan kerja akan meningkatkan taraf hidup karyawan dan pada
akhirnya kemakmuran dapat tercapai.
c)
Kestabilan Harga
Kestabilan harga ditandai dengan
stabilitas harga barang dari waktu ke waktu. Harga yang stabil menyebabkan masyarakat
percaya bahwa membeli barang pada tingkat harga sekarang sama dengan tingkat
harga yang akan datang, atau daya beli uang dari waktu ke waktu adalah sama.
d)
Neraca Pembayaran
Internasional
Neraca pembayaran
dapat dikatakan dalam keadaan seimbang apabila jumlah nilai barang yang
diekspor sama dengan nilai barang yang diimpor. Untuk mendapatkan neraca
pembayaran yang seimbang, pemerintah sering menjalankan kebijakan moneter.
Contohnya adalah dengan cara melakukan devaluasi.
B.7 Pengaruh Kebijakan Moneter
Melalui instrumen (Opersasi pasar terbuka, tingkat
diskonto, cadangan minuman,himbauan, dll) serta indikator moneter (tingkat
bunga, jumlah uang beredar), kebijakan di bidang moneter akan mempengaruhi
perekonomian, yang terlihat dari perubahan pendapatan nasional/GDP, tingkat
inflasi, jumlah penganngguran dan neraca
pembayaran).
Meskipun demikian kebijakan pemerintah lainnya juga
turut mempengaruhi beberapa indikator perekonomian tersebut. Jumlah uang
beredar merupakan salah satu indikator kebijakan moneter yang sangat penting
dan memiliki peranan yang besar karena dampak langsungnya pada perekonomian
Indonesia. Dampak tersebut terjadi melalui beberapa jalur, seperti Jalur Biaya
Modal, Jalur Kekayaan, Jalur Harga Relatif dan Jalur Langsung.
C. Hubungan Antara Kebijakan Moneter dan
Kebijakan Fiskal
Sebagaiman kita ketahui bahwa kebijakan moneter akan
mempengaruhi pasar uang dan pasar surat berharga, dan pasar uang dan surat
berhargta itu akan menentukan tinggi rendahnya tingkat bunga, dan tingkat bunga
akan memperngaruhi tingkat agregat. Kebijakan fiskal akan mempunyai pengaruh
terhadap permintaan dan penawaran agregat, yang pada giliranya permintaan dan
penawaran agregat itu akan menentukan keadaan di pasar barang dan jasa.
Kondisi di pasar barang dan jasa ini akan menentukan
tingkat harga dan kesempatan kerja akan menentukan tingkat pendapatan dan
tingkat upah yang di harapkan. Keduanya akan memiliki umpan balik yaitu
pendapatan akan memberikan umpan balik terhadap permintaan agregat dan upah
harapan mempunyai umpan balik terhadap penawaran agregat dan pasar uang serta
pasar surat berharga.
BAB III
KESIMPULAN
Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi
dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan
jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Macam Kebijakan Fiskal
adalah Ekspansif yaitu implementasi kebijakan ini dengan menaikkan pengeluaran
pemerintah dan menurunkan penerimaan pajak. Dan Kontraktif yaitu implementasi
kebijakan ini dengan menurunkan pengeluaran pemerintah dan menaikkan penerimaan
pajak
Tujuan utama kebijakan fiskal ialah untuk mencegah
pengangguran dan menstabilkan harga. Implementasinya untuk menggerakkan Pos
penerimaan dan pengeluaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
yang dilakukan dengan cara mengatur Pengeluaran komsumsi pemerintah (G), Jumlah
transfer pemerntah (Tr), dan Jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah,
Sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatn nasional (Y) dan tingkat
kesempatan kerja (N).
Kebijakan fiskal mengacu pada efek keseluruhan hasil
anggaran pada kegiatan ekonomi. Sikap yang tiga kemungkinan kebijakan fiskal
yang netral, ekspansif, dan kontraktif. Instrumen kebijakan fiskal adalah
penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak.
Pengaruh pajak dan pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk menghilangkan
inflationary gap dan deflationary gap dengan menggeser fungsi pengeluaran
agregrat dan fungsi penawaran agregrat.
Sedangkan, Kebijakan moneter adalah proses mengatur
persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan
dengan berbagai cara seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih
sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman,
"margin requirement", kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak
sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi
dengan pemerintah lain. Kebijakan Moneter juga merupakan kebijakan yang
dilakukan oleh otoritas moneter (Bank Sentral) untuk mempengaruhi kegiatan
ekonomi melalui pengawasan uang beredar atau suku bunga, atau kombinasi
keduanya, usaha tersebut dilakukan agar terjadi kesetabilan harga, dan inflasi,
serta terjadinya peningkatan output keseimbangan.
Di dalam melakukan kebijakan moneter Negara
melakukan penggolongan menjadi dua macam yakni kebijakan moneter ekspansif/monetary
expansive policy dan kebijakan moneter kontraktif/monetary contractive policy.
Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan
instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain operasi pasar terbuka, fasilitas diskonto (discount rate), rasio
cadangan wajib (reserve requirement ratio), himbauan moral (moral persuasion)
dan kebijakan kredit selektif. Dalam praktek kebijakan moneter terdapat
macam-macam kebijakan ataupun usaha-usaha yang dilakukan yang terdiri dari
inflasi penargetan, harga penargetan tingkat, agregat moneter, nilai tukar
tetap, serta dengan melakukan kegiatan devaluasi evaluasi, dan sanering.
Adapun tujuan yang diharapkan dalam kebijakan
moneter adalah stabilitas ekonomi, kesempatan kerja, kestabilan harga, neraca
pembayaran internasional. Instrumen-Instrumen kebikan moneter seperti opersasi
pasar terbuka, tingkat diskonto, cadangan minuman, himbauan, dan lain
sebagainya, serta indikator moneter (tingkat bunga, jumlah uang beredar), akan
mempengaruhi perekonomian suatu Negara.
Kebijakan moneter akan mempengaruhi pasar uang dan
pasar surat berharga, dan pasar uang dan surat berhargta itu akan menentukan
tinggi rendahnya tingkat bunga, dan tingkat bunga akan memperngaruhi tingkat
agregat. Kebijakan fiskal akan mempunyai pengaruh terhadap permintaan dan
penawaran agregat, yang pada giliranya permintaan dan penawaran agregat itu
akan menentukan keadaan di pasar barang dan jasa.
DAFTAR PUSTAKA
Alim , Sahid, Ir. (2008). Pengantar
Ilmu Ekonomi Makro Kebijakan Moneter
dan Fiskal. Sinar
Press: Bandung
Eleraning Gunadarma 2010.http://elearning.gunadarma. ac.id/docmodul/
kebijakan_fiskal_moneter/bab5-kebijaksanaan_moneter.pdf
Diakses minggu, 10 Juni 2012, pukul 9.50 WIB
Shvoong. Pengertian dan Macam Kebijakan Moneter.http://id.shvoong.com/
pengertian-dan-macam-kebijakan-moneter/#ixzz1saKwKC2.
Diakses minggu, 10 Juni 2012, pukul 9.10 WIB
Diakses minggu, 10 Juni 2012, pukul 9.15 WIB
DAFTAR PUSTAKA
Comments
Post a Comment